Antisipasi Defisit Fiskal, Fraksi PDIP Minta Pemkab Kukar Atur Ulang Skala Prioritas

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami penyusutan anggaran yang cukup signifikan pada tahun anggaran berjalan. Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengingatkan pemerintah daerah untuk bersikap realistis dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, termasuk program unggulan "Kukar Idaman Terbaik".

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Rahmad, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Menurutnya, penyesuaian skala prioritas harus segera dilakukan agar program yang dijalankan tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada saat ini.

Pembahasan mengenai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar mengemuka dalam rapat dinamika penganggaran di DPRD Kukar. Dalam proses evaluasi teknis penganggaran, terungkap bahwa proyeksi pendapatan dan penerimaan daerah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perencanaan awal penusunan visi dan misi kepala daerah.

Atas dasar temuan data fiskal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan resmi kepada pihak eksekutif. Langkah ini diambil guna mencegah potensi defisit anggaran yang berlebihan serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah sepanjang tahun berjalan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Rahmad, menegaskan bahwa masukan yang diberikan partainya merupakan wujud pengawasan yang konstruktif, bukan pertentangan politik.

"Karena anggaran kita sekarang sedang mengalami penyusutan dan pengurangan yang begitu besar, sehingga ada bagian-bagian yang harus kita sesuaikan kembali dengan cita-cita kita dalam mewujudkan Kukar Idaman Terbaik," ujar Rahmad pada Rabu (30/7/2026).