Anggaran Triliunan Terancam Sia-Sia? Ahmad Rifai Soroti Nasib Pelabuhan Samudera Mantaritip

Nasib kelanjutan pembangunan Pelabuhan Samudera Mantaritip kembali menjadi sorotan tajam jajaran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Proyek infrastruktur strategis yang selama ini digadang-gadang menjadi pintu gerbang logistik utama sekaligus motor penggerak ekonomi daerah dinilai belum menunjukkan arah perkembangan yang jelas. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar, mengingat proyek tersebut telah menyedot anggaran daerah dalam jumlah yang cukup signifikan selama beberapa tahun anggaran terakhir.

Kekhawatiran mengenai masa depan mega proyek ini mengemuka secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Berau dan Dinas Perhubungan (Dishub) Berau. Rapat kedewanan yang digelar di Tanjung Redeb pada Juni 2026 ini difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja serta penyerapan anggaran tahun berjalan.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, secara tegas mempertanyakan progres fisik dan kepastian hukum terkait keberlanjutan pembangunan pelabuhan yang terletak di kawasan pesisir Mantaritip tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait harus segera menentukan langkah konkret dan strategis agar proyek besar ini tidak berakhir menjadi aset mangkrak yang tidak memberikan asas manfaat, sekaligus membebani keuangan daerah.

“Salah satu poin krusial yang kami pertanyakan secara mendalam adalah Pelabuhan Samudera Mantaritip. Kami ingin melihat sejauh mana progres riil di lapangan dan ke mana arah pembangunan ini akan dibawa oleh pemerintah daerah. Jangan sampai pada akhirnya proyek ini berhenti di tengah jalan dan hanya menjadi monumen mangkrak,”

ujar Ahmad Rifai dengan nada tegas di hadapan forum rapat.

Lebih lanjut, legislator dari Bumi Batiwakkal ini menekankan bahwa keberadaan Pelabuhan Mantaritip bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata. Infrastruktur ini merupakan representasi dari cita-cita dan harapan besar masyarakat Kabupaten Berau yang telah diperjuangkan secara kolektif sejak bertahun-tahun lalu. Oleh karena itu, pihak legislatif menilai sudah saatnya eksekutif memberikan kepastian mengenai cetak biru (blueprint) dan strategi penyelesaian yang terukur.

Rifas tidak menampik bahwa keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau saat ini menjadi salah satu kendala paling utama dalam percepatan pembangunan fisik. Kendati demikian, keterbatasan fiskal tersebut ditegaskannya tidak boleh dijadikan alasan pembenar untuk membiarkan proyek strategis daerah berjalan tanpa arah dan kepastian yang jelas.

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Komisi III DPRD Berau menyatakan kesiapannya mendampingi Pemerintah Kabupaten Berau untuk melakukan lobi anggaran, baik ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda maupun ke kementerian terkait di Jakarta. "Jika memang dibutuhkan sokongan dana eksternal dari provinsi maupun pusat, kami di DPRD siap mendorong dan mengawal penuh proses tersebut. Yang paling penting adalah adanya langkah nyata di lapangan agar pembangunan ini bisa dituntaskan hingga fungsional," imbuhnya.

Selain menyoroti Pelabuhan Mantaritip, rapat evaluasi berkala ini juga mengkritisi keberlanjutan pembangunan Dermaga Maratua yang hingga kini dinilai belum berfungsi secara optimal untuk mendukung sektor pariwisata bahari. Tak kalah penting, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), pemeliharaan dermaga lokal antar-kecamatan, serta peningkatan layanan transportasi publik juga menjadi catatan rekomendasi yang wajib direalisasikan oleh Dishub Berau di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini.