BGN Setop Proyek Dapur MBG Baru, Alihkan Fokus Anggaran ke Wilayah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengambil langkah taktis dengan menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh serta langkah efisiensi anggaran yang tengah berjalan di dalam internal lembaga tersebut.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa durasi moratorium ini belum ditentukan batas waktunya secara mendetail, namun ia memastikan transisi berjalan secepatnya. Pengumuman penting ini disampaikan langsung dalam konferensi pers resmi yang digelar di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (4/6) petang. Hingga saat ini, pembenahan sistem menjadi fokus utama sebelum keran pembangunan kembali dibuka.

Berdasarkan data internal terbaru, saat ini sudah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi aktif di berbagai daerah Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, BGN menemukan adanya ketimpangan distribusi yang cukup mencolok. Pembangunan dapur MBG justru menumpuk di kawasan aglomerasi atau perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terjangkau secara optimal.

Nanik mencontohkan, dalam satu kecamatan belum tentu membutuhkan banyak SPPG. "Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium," ujarnya di hadapan awak media. Ia menggarisbawahi bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan penggunaan anggaran tanpa mengurangi jumlah total penerima manfaat yang seharusnya berhak mendapatkan asupan gizi seimbang.

Langkah moratorium ini juga merupakan respons cepat terhadap instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Kepala Negara meminta BGN untuk memprioritaskan perluasan program MBG ke wilayah 3T yang selama ini minim akses fasilitas kesehatan dan logistik pangan. "Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," tambah Nanik memaparkan isi arahan presiden.

Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran program MBG pada APBN menjadi sebesar Rp268 triliun, BGN dituntut memutar otak demi melakukan penghematan lebih lanjut tanpa menurunkan kualitas program kemanusiaan ini. Selain menghentikan sementara proyek fisik baru, BGN juga berkomitmen membenahi tata kelola dapur-dapur yang sudah berjalan.

Pembenahan tersebut mencakup peningkatan standar mutu SPPG, perbaikan rantai pasok bahan baku, hingga pelatihan intensif bagi sumber daya manusia (SDM) lokal. BGN juga memberi peringatan keras bagi para pengelola lokal di lapangan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur operasional. "Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," tegas Nanik secara lugas.

Demi memastikan penataan SPPG berjalan mudah dan cepat, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk melakukan pemetaan kebutuhan riil anak-anak di setiap daerah secara akurat.