Tanggapi Ancaman PHK 55 Ribu Pekerja, Dasco Langsung Telepon Dirut Pertamina

Sektor manufaktur dan industri nasional tengah dihantam badai besar. Sebanyak 55.000 buruh pabrik di Indonesia kini berada dalam bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ancaman serius ini terjadi bukan karena produk domestik kehilangan pasar, melainkan akibat krisis pasokan gas industri yang melambungkan biaya produksi secara drastis. Industri dipaksa menelan pil pahit akibat tidak terpenuhinya komitmen pasokan energi murah dari pemerintah.

Krisis ketenagakerjaan ini mencuat ke publik setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melakukan pertemuan darurat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Andi Gani melaporkan bahwa situasi di lapangan sudah memasuki fase kritis.

Merespons laporan yang mengkhawatirkan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad langsung mengambil tindakan taktis di tempat. Di hadapan perwakilan buruh dan awak media, Dasco langsung melakukan panggilan telepon kepada Direktur Utama Pertamina guna meminta klarifikasi dan mendesak kepastian pasokan energi untuk industri demi menyelamatkan puluhan ribu nasib pekerja.

Berdasarkan data infografis realisasi pasokan gas periode Januari hingga Mei 2026, akar masalah utama terletak pada seretnya distribusi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan HGBT yang menjanjikan harga gas domestik sebesar US$7 per MMBTU hanya mampu terealisasi sebesar 47,5 persen dari total volume yang dibutuhkan.

Akibat minimnya pasokan gas murah ini, pelaku industri terpaksa beralih menggunakan LNG (Liquefied Natural Gas) Regasifikasi komersial dengan harga mencapai US$20,5 per MMBTU. Lonjakan harga yang mencapai hampir tiga kali lipat ini membuat skema efisiensi internal perusahaan tidak lagi mampu menolong.

Dampak fatalnya, margin operasional sejumlah pabrik jatuh ke zona minus. Salah satu bukti konkret dari hantaman krisis ini adalah PT Granito yang dilaporkan telah melakukan penutupan total operasional pabrik dan mem-PHK seluruh pekerjanya karena tidak kuat menanggung beban biaya energi.