Beda Klaim Menteri dan Realita Pasar , Harga Beras di Merauke yang Disebut Turun Drastis

Kebijakan ketahanan pangan nasional di bawah payung Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali memicu perbincangan hangat di ruang publik. Kali ini, sorotan tertuju pada efektivitas proyek cetak sawah skala besar yang berlokasi di Merauke, Papua Selatan. Ket ketegangan argumentasi mencuat setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan respons langsung terhadap gelombang kritik yang dialamatkan pada proyek tersebut.

Kritik tajam tersebut sebelumnya tersaji dalam sebuah film dokumenter berjudul “Pesta Babi” yang diproduksi oleh Watchdoc. Dokumenter tersebut menyoroti dampak sosial, lingkungan, dan efektivitas nyata dari pembukaan lahan sawah secara masif di tanah Papua.

Menanggapi narasi yang berkembang, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim bahwa proyek cetak sawah di Merauke justru membawa dampak ekonomi yang sangat positif bagi masyarakat lokal. Berbicara dalam sebuah forum akademik di Universitas Hasanuddin, Mentan mengutip data eksternal untuk memperkuat argumennya. Ia mengklaim program cetak sawah berhasil memangkas harga beras secara signifikan di wilayah tersebut. Menurutnya, harga beras di Merauke yang semula bertengger di kisaran Rp30.000 per kilogram kini telah merosot tajam menjadi Rp13.000 per kilogram.

Namun, klaim sepihak dari koridor birokrasi ini memicu tanda tanya besar: benarkah realita di pasar tradisional Merauke seindah angka yang dipaparkan oleh kementerian?

Guna memverifikasi validitas pernyataan tersebut, penelusuran langsung di lapangan menjadi krusial untuk melihat dinamika harga pangan sebelum dan sesudah proyek PSN berjalan. Berdasarkan pantauan langsung di sejumlah pasar dan pedagang beras eceran di Merauke, struktur harga komoditas pokok ini ternyata menunjukkan kondisi yang jauh lebih kompleks dan bervariasi.

Di lapak-lapak pedagang, harga beras sangat bergantung pada jenis, varietas, dan kualitasnya. Untuk beras jenis umum seperti Cierang, harga di tingkat pedagang tercatat berada di angka Rp13.000 per kilogram. Sementara varietas lain seperti B. Baru dipatok seharga Rp13.500 per kilogram. Untuk jenis beras lokal premium dan beras asal luar daerah seperti Cigilis, harganya masih berkisar antara Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogram.

Lebih lanjut, jika menilik pasokan komoditas komersial lainnya, terdapat variasi harga yang cukup kentara. Beras merek Lokasi dibanderol Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras Mambramo berkisar antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, beras jatah subsidi yang disalurkan melalui Bulog terpantau berada di angka Rp14.500 per kilogram.

Temuan data harga ini memicu perdebatan baru mengenai keakuratan basis data yang digunakan oleh Kementerian Pertanian. Sejumlah pihak menilai angka Rp30.000 per kilogram yang diklaim sebagai harga awal sebelum proyek PSN dinilai terlalu fluktuatif atau kemungkinan hanya terjadi di wilayah pedalaman yang terisolasi secara logistik, bukan harga rata-rata di pusat ekonomi Merauke. Di sisi lain, harga riil saat ini yang berada di rentang Rp13.000 hingga Rp15.000 menunjukkan bahwa penurunan harga tidak terjadi secara ekstrem dan menyeluruh pada semua jenis beras.

Ketimpangan antara klaim sukses pemerintah dan fakta sosiologis di lapangan terus menjadi batu ujian bagi kelanjutan PSN di Papua. Masyarakat dan pengamat berharap agar program cetak sawah ini tidak sekadar mengejar target angka di atas kertas, melainkan benar-benar menyentuh aspek kesejahteraan pangan masyarakat adat Papua tanpa mengorbankan ruang hidup mereka.