Ini Alasan Presiden Prabowo Kumpulkan Arsitek Ekonomi Era SBY di Istana

Di tengah dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu, langkah strategis diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi pertemuan penting yang mempertemukan kepala negara dengan sejumlah tokoh dan mantan pejabat ekonomi dari era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 22 Mei 2026 ini, digelar khusus untuk membedah pengalaman empiris Indonesia dalam melewati masa-masa sulit krisis finansial masa lalu.

Langkah ini mencerminkan sikap pragmatis pemerintah yang memprioritaskan mitigasi risiko sejak dini. Di tengah riuh rendah opini media sosial yang mempertanyakan komposisi kabinet besar saat ini, pihak Istana menegaskan bahwa mengumpulkan para "panglima perang" ekonomi terdahulu adalah upaya murni untuk memperkuat ketahanan fiskal dan moneter dalam negeri.

Menilik Catatan Sejarah Krisis 2005 dan 2008 Berdasarkan keterangan resmi pascapertemuan, tokoh-tokoh senior seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah hingga mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta tampak hadir memenuhi undangan. Fokus utama diskusi ini adalah memetakan kembali kebijakan taktis saat Indonesia dihantam lonjakan harga minyak dunia pada tahun 2005 yang memicu inflasi tinggi, serta bagaimana cara bertahan dari guncangan krisis finansial global yang masif pada tahun 2008.

Eks Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa situasi ketidakpastian global yang terjadi saat ini memiliki kemiripan dampak, meski pemicunya berbeda. Pada masa lalu, Indonesia dipaksa melakukan penyesuaian harga domestik yang cukup ekstrem akibat faktor eksternal. Pengalaman bertahan dari lubang jarum itulah yang kini dibagikan kembali kepada kabinet saat ini agar regulasi finansial nasional menjadi lebih siap dan adaptif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan pembaruan mengenai kondisi fundamental ekonomi Indonesia pascapertemuan tersebut. Pihaknya meluruskan kekhawatiran publik mengenai pelemahan nilai tukar mata uang. Airlangga menegaskan bahwa indikator makroekonomi Indonesia saat ini sebenarnya masih berada dalam koridor yang relatif aman dan memiliki fondasi yang kuat.

"Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan untuk terus memonitor regulasi guna memperkuat situasi finansial. Kami juga tengah mengkaji penguatan permodalan sektor perbankan agar fungsi prudensialnya tetap terjaga ketat," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan.

Depresiasi rupiah saat ini tercatat masih berada di kisaran 5 persen. Angka ini dinilai jauh lebih terkendali jika dibandingkan dengan lonjakan volatilitas pada periode krisis sejarah sebelumnya. Pemerintah memastikan bahwa pemanggilan para pakar senior ini bukan sinyal darurat, melainkan langkah kolaboratif lintas generasi guna memastikan kebijakan ekonomi ke depan diambil dengan perhitungan yang matang.