Jenderal Maruli Simanjuntak Soroti Anggaran Film Dokumenter Pesta Babi

Gelombang kontroversi seputar pemutaran film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" terus menggelinding panas di tengah publik. Kabar terbaru mengenai perkembangan kasus ini datang langsung dari pucuk pimpinan Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan spekulasi liar yang menuduh institusi militer melakukan represi atau pembungkaman massal terhadap ruang diskusi publik di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya insiden penghentian paksa agenda nonton bareng (nobar) film tersebut di sejumlah daerah, mulai dari area kampus hingga sekretariat organisasi kemahasiswaan. Menanggapi situasi yang kian menyudutkan aparat keamanan, Jenderal Maruli meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Ia menegaskan secara gamblang bahwa Markas Besar TNI sama sekali tidak pernah mengeluarkan perintah atau instruksi tertulis maupun lisan untuk melakukan pembubaran acara tersebut.

Fakta tersebut diungkapkan oleh KSAD saat ditemui awak media selepas menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa siang (19/5/2026). Dalam keterangannya, mantan Pangkostrad tersebut menggarisbawahi bahwa tindakan pengamanan yang terjadi di lapangan murni lahir dari diskresi dan keputusan pemerintah daerah (pemda) setempat, yang berkoordinasi dengan pemangku kebijakan wilayah demi mencegah adanya potensi gesekan sosial.

"Ya itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana yang menganggap ada risiko keributan. Jadi, tidak ada instruksi langsung dari komando pusat TNI," ujar Jenderal Maruli kepada wartawan di Gedung DPR RI.

Lebih lanjut, Jenderal Maruli menepis asumsi publik yang menuding pihak TNI antikritik atas beredarnya narasi dalam dokumenter berdurasi 90 menit itu. Film garapan sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut memang menyoroti isu sensitif, yakni benturan ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan hak-hak masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi, Papua.

Meski menghormati hak setiap warga negara dalam mengutarakan pendapat, Maruli mengingatkan masyarakat untuk bersikap kritis terhadap pesan yang dibawa oleh film itu. Ia menilai isi dan kebenaran data dalam tayangan tersebut belum tentu sepenuhnya valid dan objektif di lapangan.

Di samping menyangkut substansi konten, jenderal bintang empat ini juga melontarkan pandangan menarik terkait sisi operasional di balik layar. Maruli secara blak-blakan mempertanyakan besarnya anggaran finansial yang dibutuhkan untuk memproduksi karya dokumenter investigatif dengan skala liputan yang begitu masif di tanah Papua.

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya coba saja dipikir, sampai datang ke sana, bikin video, terbang ke sini terbang ke sana, jelas itu dikerjakan oleh orang berduit," tandas Maruli sembari menutup sesi wawancara.