Listrik Sering Padam Tanpa Kabar, Komisi II DPRD Balikpapan Minta PLN Evaluasi

Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PT PLN (Persero) UP3 Balikpapan dan Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK) pada Senin, 6 Juli 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan pemadaman listrik mendadak yang belakangan sering terjadi di Kota Balikpapan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.

RDPU ini merupakan langkah tindak lanjut dari DPRD Kota Balikpapan atas aspirasi yang disampaikan oleh POAK serta hasil temuan anggota dewan saat melaksanakan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung pada 1–4 Juli 2026. Selama masa reses tersebut, banyak warga menyampaikan keluhan terkait tidak stabilnya pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas sehari-hari.

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa pemadaman listrik yang terjadi secara mendadak menimbulkan efek domino yang signifikan. Salah satu poin krusial adalah terganggunya jaringan telekomunikasi dan terhentinya distribusi air bersih yang sangat bergantung pada operasional pompa listrik milik instansi terkait. Situasi ini dinilai sangat merugikan pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan.

Komisi II DPRD Kota Balikpapan secara tegas mendorong adanya evaluasi mendalam dari pihak PT PLN (Persero) UP3 Balikpapan. Dewan menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antarinstansi dan kewajiban PLN untuk memberikan informasi pemadaman secara lebih cepat dan transparan kepada publik. Hal ini diperlukan agar warga dapat melakukan antisipasi sehingga dampak negatif dari pemadaman dapat diminimalisir.

Ketidakpastian pasokan listrik tidak hanya berdampak pada kenyamanan rumah tangga, tetapi juga menghambat sektor ekonomi lokal dan layanan publik vital seperti pasokan air bersih. Dengan adanya dorongan dari Komisi II DPRD, diharapkan PT PLN dapat memperkuat infrastruktur dan sistem pemberitahuan dini, sehingga pelayanan listrik di Balikpapan menjadi lebih andal dan akuntabel di masa mendatang