Nasib Warung Panjang Bukit Soeharto : Otorita IKN Pastikan Tidak Ada Penggusuran Warga Lama

KUTAI KARTANEGARA – Polemik rencana penertiban di kawasan Warung Panjang, Hutan Lindung Bukit Soeharto, akhirnya menemui titik terang. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar pada Senin (27/04/2026), disepakati bahwa penertiban yang dijadwalkan pada akhir April ini hanya akan menyasar bangunan-bangunan baru yang melanggar ketentuan, tanpa menggusur warga lama.

Rapat tersebut mempertemukan Komisi I, II, dan III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dengan pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) serta perwakilan warga Bukit Merdeka. Langkah ini diambil guna meredam keresahan masyarakat yang memuncak setelah terbitnya surat peringatan dari Otorita IKN pada 21 April lalu. Empat Rekomendasi Strategis DPRD Kukar Dalam forum tersebut, DPRD Kukar merumuskan empat poin rekomendasi utama sebagai solusi atas konflik agraria dan konservasi di wilayah tersebut:

Penundaan Penggusuran:

Meminta penghentian seluruh aktivitas penggusuran hingga tersedia solusi yang komprehensif dan berkeadilan bagi warga.

Skema Enclave & Kemitraan: Mendorong pengkajian skema enclave atau kemitraan konservasi. Tujuannya agar masyarakat tetap dapat beraktivitas ekonomi tanpa merusak fungsi hutan lindung.

Kompensasi Layak: Jika relokasi memang tidak dapat dihindari di masa depan, pemerintah wajib memenuhi kompensasi yang layak dan manusiawi.

Tindakan Tegas Terhadap Perambahan: Meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak luar yang melakukan perambahan ilegal, alih-alih menyasar masyarakat yang sudah lama bermukim di sana.

Warga perwakilan kawasan bukit merdeka

Klarifikasi Otorita IKN Pihak Otorita IKN menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengusir warga yang telah lama menetap di kawasan tersebut. Penertiban ini diklaim sebagai langkah penataan ruang demi mendukung pembangunan IKN. "Tidak ada niat sedikit pun untuk mengusir warga lama. Kami akan terus berkoordinasi lintas instansi mencari jalan tengah terbaik," ujar perwakilan Otorita IKN dalam rapat tersebut.

Meski kesepakatan telah dicapai, warga Bukit Merdeka dilaporkan masih menunggu kepastian konkret dalam bentuk kebijakan tertulis. Hingga saat ini, tantangan besar masih membentang untuk menyelaraskan kepentingan konservasi kawasan, percepatan pembangunan IKN, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.