Proyek Rp53,3 Triliun Sempat Kandas, Kereta Trans Kalimantan Kini Masuk Cetak Biru Baru

Cetak biru pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa kembali mengalami pergeseran strategis yang masif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara resmi mengonfirmasi bahwa rencana pembangunan jaringan kereta api lintas wilayah yang sempat mati suri, kini resmi dimasukkan kembali ke dalam agenda kajian strategis daerah. Langkah ini diambil melalui pembaruan komprehensif Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur (RIPK) serta integrasi ke dalam skala nasional guna menopang penuh konektivitas Ibu Kota Nusantara (IKN).

Langkah peninjauan ulang ini sekaligus menjadi babak baru pasca-kegagalan total megaproyek Kereta Api Borneo di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Proyek ambisius yang awalnya diproyeksikan menelan investasi fantastis sebesar Rp53,3 triliun tersebut dinyatakan resmi gagal terealisasi. Kemunduran ini terjadi setelah investor tunggal asal Rusia, JSC Russian Railways (RZD), memilih untuk menarik diri dari kesepakatan investasi jangka panjang di Indonesia.

Padahal, komitmen pembangunan tersebut sempat ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) yang meriah beberapa tahun lalu. Namun, selama hampir tujuh tahun berjalan sejak peletakan batu pertama tersebut, tidak ada perkembangan konstruksi fisik yang signifikan di lapangan.

Area proyek akhirnya terbengkalai sebelum benar-benar ditinggalkan sepenuhnya oleh pihak investor asing, menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemangku kebijakan lokal. Kendati harus menghadapi hantaman kegagalan nilai investasi yang masif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk menghentikan ambisi perkeretaapian ini.

Berdasarkan dokumen RIPK terbaru, pemerintah daerah justru memperluas perencanaan jangka panjang hingga tahun 2050 dengan target jaringan rel mencapai 2.489,58 kilometer. Total panjang rel tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua otoritas utama, yakni jalur nasional sepanjang 1.469,17 kilometer dan jalur provinsi sepanjang 1.020,41 kilometer.

Strategi taktis pembangunan kali ini dirancang dalam tiga tahapan prioritas yang jauh lebih realistis dan terukur. Pada tahap pertama, fokus utama pembangunan rel akan dititikberatkan pada jalur angkutan komoditas alam, seperti batu bara dan logistik mentah, guna mempercepat pembukaan akses pasar internasional. Demi menghindari risiko kegagalan anggaran serupa, pembiayaan tahap awal ini tidak akan bertumpu pada investor tunggal, melainkan memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dinilai jauh lebih aman dan efisien.

Selanjutnya, pengembangan tahap kedua akan diarahkan pada integrasi jaringan logistik Trans Kalimantan dengan moda transportasi darat eksisting untuk memperkuat rantai pasok antarwilayah. Sementara pada tahap ketiga, barulah pemerintah akan membangun konektivitas kereta penumpang yang menghubungkan seluruh wilayah Pulau Kalimantan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang menegaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh lagi bersifat 'Jawa Sentris' dan wajib mengintegrasikan moda laut, udara, serta kereta api di pulau-pulau besar.

Urgensi kehadiran jalur rel ini dirasa kian mendesak seiring dengan percepatan operasional penuh Ibu Kota Nusantara. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur menyatakan bahwa infrastruktur rel ini akan menjadi tulang punggung baru bagi distribusi logistik nasional.

Dengan adanya kepastian hukum dalam cetak biru yang baru, proyek Trans Kalimantan diharapkan mampu menarik minat investor konsorsium yang lebih stabil, sekaligus menghapus bayang-bayang kegagalan proyek masa lalu.