Menuju Ibu Kota Baru: Mengapa Penajam Paser Utara Punya Beban Ketergantungan Terendah di Kaltim

SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) tengah berada di titik balik sejarah kependudukannya. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, jumlah penduduk Bumi Etam kini telah mencapai angka psikologis baru, yakni 4,05 juta jiwa. Angka ini menunjukkan lonjakan masif dibandingkan Sensus 2010 yang kala itu hanya mencatat 3,028 juta jiwa.

​Namun, ada anomali menarik yang perlu dicermati. Meski secara kuantitas jumlah manusia terus bertambah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Mas’ud Rifai . mengungkapkan sebuah fakta terbaru laju pertumbuhan penduduk justru melambat. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan terpantau melandai ke angka 1,52% per tahun. Fenomena ini menandakan Kaltim mulai memasuki fase transisi kependudukan yang lebih stabil.

Salah satu rapor hijau bagi Kaltim adalah bertahannya fase "Bonus Demografi". Rasio ketergantungan (dependency ratio) provinsi ini berada di level 40,19%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif hanya perlu menanggung beban ekonomi sekitar 40 orang usia non-produktif.

​Secara geografis, distribusi beban ini tidak merata. Penajam Paser Utara (PPU), yang kini menjadi lokasi inti Ibu Kota Nusantara (IKN), mencatatkan rasio ketergantungan paling rendah di angka 29,92%. Hal ini menunjukkan PPU memiliki struktur penduduk yang sangat kuat untuk mendukung pembangunan masif. Sebaliknya, Kabupaten Mahakam Ulu masih harus berjuang dengan rasio tertinggi sebesar 42,47%.

Di balik gairah ekonomi, Kaltim mulai dihantui tantangan ageing population atau penuaan penduduk. Saat ini, persentase lansia telah mencapai 9,05%. Angka ini merupakan peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera mengadaptasi layanan sosial dan kesehatan agar lebih ramah lansia.

​Tantangan ini kian kompleks karena Kaltim adalah magnet migrasi. Data menunjukkan bahwa 30 dari 100 penduduk yang tinggal di Kaltim lahir di luar provinsi. Arus masuk pendatang yang tinggi ini, jika tidak dikelola dengan kebijakan inklusif, berpotensi memicu ketimpangan sosial di masa depan.

Data SUPAS 2025 juga menyoroti aspek kemanusiaan lainnya. Prevalensi penyandang disabilitas pada usia 5 tahun ke atas tercatat sebesar 1,75%. Angka ini menuntut kebijakan yang lebih inklusif dalam pembangunan infrastruktur maupun akses pekerjaan.

​Dari sisi kesehatan, Angka Kelahiran Total (TFR) berada di angka 2,09, sementara Angka Kematian Bayi (IMR) tercatat pada 13,47 per 1.000 kelahiran hidup. Statistik ini menjadi cerminan bahwa kualitas hidup di Kaltim terus membaik, meski perhatian terhadap perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas utama di tengah hiruk-pikuk pembangunan fisik IKN.