Nobar Film Dandhy Laksono Dibubarkan di Mataram dan Ternate

Ketegangan terkait kebebasan akademik dan isu lingkungan kembali mencuat di tanah air. Film dokumenter terbaru karya sutradara Dandhy Laksono dan antropolog Cypri Dale, "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita", terus menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah rangkaian aksi pembubaran acara nonton bareng (nobar) di berbagai wilayah.

Update terbaru menunjukkan bahwa gelombang diskusi mengenai film ini tidak mereda meskipun ada upaya pembatasan. Setelah insiden pembubaran di Universitas Mataram (Unram) dan Ternate beberapa hari lalu, film ini justru mendapatkan sorotan internasional, termasuk pemutaran di University of Sydney yang dihadiri langsung oleh sang sutradara.

Judul "Pesta Babi" bukanlah sekadar nama unik. Bagi masyarakat adat Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah dan Papua Selatan, babi adalah hewan sakral yang melambangkan status sosial, nilai spiritual, dan kedaulatan ekonomi.

Dokumenter berdurasi 95 menit ini memotret realita di Papua Selatan (Merauke, Boven Digoel, dan Mappi) selama periode 2024–2025. Fokus utamanya adalah dampak dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan yang mencakup perkebunan tebu dan sawit skala besar. Film ini menarasikan bagaimana proyek yang digadang-gadang demi swasembada pangan nasional tersebut, justru berisiko menggusur hutan adat suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu.

Insiden yang paling menyita perhatian terjadi pada 7 Mei 2026 di Universitas Mataram (Unram), Lombok. Acara nobar yang diinisiasi mahasiswa dibubarkan oleh pihak birokrasi kampus dengan alasan menjaga "kondusivitas". Tak lama berselang, kejadian serupa dilaporkan terjadi di Ternate, Maluku Utara, di mana aparat keamanan menghentikan pemutaran film karena dianggap membawa narasi yang terlalu politis.

Menariknya, terdapat polarisasi opini di ruang publik. Di satu sisi, pihak pemerintah dan pendukung proyek menekankan bahwa PSN adalah kunci kemandirian ekonomi Indonesia dan pengurangan ketergantungan impor. Mereka melihat narasi penolakan ini sering kali ditunggangi oleh kepentingan kekuatan global (seperti AS atau UE) untuk melemahkan posisi strategis Indonesia di wilayah kaya sumber daya.